Aspek Aturan Penyalahgunaan Wewenang Oleh Direksi Perseroan—Antara Norma Aturan Dan Norma Budbahasa Serta Kepatutan Usaha

LEGAL OPINION
Question:  Setiap pengusaha dengan daypikir sadar bahwa merangkap kiprah seorang karyawan diberbagai tubuh aturan yang berbeda yakni suatu yang tidak etis dan tidak melindungi hak karyawan sehingga tidak ada lagi batas atau porsi tanggung jawab beban kiprah yang dipikulnya. Banyak terjadi praktik penyalahgunaan wewenang oleh direksi yang seolah merasa dirinya berhak memerintah dan menghisap tenaga karyawan perseroan demi tujuan langsung sang direksi. Hal demikian termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukumkah?
Brief Answer: Pada dasarnya secara psikologi hukum, yakni tidak mungkin bagi karyawan untuk menyatakan keberatan meski dirinya menyadari dan mengetahui bahwa dirinya tidak sanggup diperintah untuk mengerjakan pekerjaan diluar dari kiprah perusahaan tempatnya terdaftar sebagai karyawan. Dalam aturan perseroan, terdapat larangan bagi direksi untuk menyalahgunakan jabatannya demi kepentingan langsung dengan memakai aaset perseroan, dimana karyawan yakni salah satu aset (sumber daya manusia) perseroan terpenting. Sementara dalam aturan ketenagakerjaan, seorang karyawan suatu tubuh aturan bukanlah karyawan tubuh aturan perseroan lain, sehingga bilamana hal demikian terjadi, berarti telah terjadi penghisapan / pemerasan tenaga kerja yang dirangkap kiprah tanpa memperlihatkan haknya atas UMR atas masing-masing kepentingan tubuh aturan yang dibebankan tugasnya kepada karyawan bersangkutan, sehingga secara yuridis semestinya karyawan tersebut menerima honor berganda, dimana hal tersebut tidak lakukan maka sanggup dikategorikan “penggelapan oleh direksi yang menyalahgunakan kewenangan” atas hak normatif buruh/pekerja/karyawan”.
PEMBAHASAN :
Dalam putusan sengketa somasi perdata yang lalu diputuskan dalam tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Register Nomor 4-/PDT/2015/PT. DKI oleh dan antara :
        PT. Jobs DB Indonesia, sebagai Pembanding semula Penggugat; melawan
        Eddy Santoso Tjahja, selaku pribadi, eks Direktur PT. Jobs DB Indonesia yang dipecat secara tidak hormat oleh PT. Jobs DB; dimana Eddy Santoso Tjahja juga sekaligus merupakan Direktur PT. Auditsi Utama dan serta sebagai pemegang saham pada PT. METRO PACIFIC, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
        PT. AUDITSI UTAMA, perseroan yang beralamat di Wisma 77 Slipi, Jakarta Barat, sebagai Terbanding II semula Tergugat II.
Dalam tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Barat Register Nomor 335/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Bar tanggal 08 September 2009, telah dijatuhkan amar putusan:
DALAM EKSEPSI
        Menolak seluruh Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
        Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang menyidik dan mengadili masalah ini;
DALAM POKOK PERKARA
        Menyatakan Gugatan Penggugat belum saatnya untuk diajukan (Prematur);
        Menyatakan Gugatan Penggugat tidak sanggup diterima (niet onvankelijk verklaard);
Atas putusan tersebut, Penggugat mengajukan banding, dengan argumentasi sebagai berikut:
“Bahwa berdasarkan Pembanding/Penggugat Para Tergugat dalam kurun waktu sekitar Januari 2002 hingga 26 Mei 2008 tanpa persetujuan dan seizin Penggugat, selama jam kerja dan di daerah Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II secara gotong royong dengan itikad buruknya sering menyalahgunakan kemudahan / asset milik Penggugat untuk kepentingan langsung namun tidak terbatas pada website perangkat computer, daerah milik perusahaan Penggugat, dan menginstruksikan karyawan Penggugat, contohnya sekretaris Penggugat, Staf IT, Staf Administrasi, dst.”
Terhadap tudingan Penggugat, Para Tergugat / Terbanding sama sekali tidak mengajukan Kontra Memori Banding yang senyatanya sanggup diasumsikan terdapat akreditasi secara rahasia atas sikap tidak etis demikian.
Keganjilan terdapat pada pertimbangan aturan yang tidak kongkuren dengan amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, sebagaimana tertuang dalam kutipan berikut:
“Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri menyatakan Gugatan Penggugat belum saatnya diajukan (Prematur) dengan alasan tuntutan penguasaan laptop/computer (Sony Vaio SZ-230 P) baik penguasaan maupun penggunaan dan pengambilan data yang dilakukan secara melawan aturan oleh Tergugat I belum pernah dibuktikan terlebih dahulu dalam ranah aturan lain, maka Majelis menilai bahwa somasi tersebut belum saatnya untuk diajukan ke Pengadilan (Premateru).”
DALAM POKOK PERKARA
Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 335/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Brt tanggal 08 September 2009 tersebut.
Menolak somasi Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya.”
Secara yuridis, antara pertimbangan aturan dan amar putusan yang tidak konkuren amat berpotensi untuk dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Pertimbangan aturan yang menyatakan “prematur”, artinya hakim hanya boleh menjatuhkan amar putusan: “Gugatan tidak sanggup diterima”, sehingga ketika tidak lagi prematur, somasi ulang sanggup kembali diajukan.
Terlepas dari apakah putusan tersebut benar atau tidak, yang niscaya amar putusan telah dijatuhkan. Namun bila kita tinjau dari segi dampak sosiologis bagi masyarakat, maka hal tersebut akan memberi pengaruh contoh/teladan jelek bagi masyarakat, seolah seorang direksi boleh menyalahgunakan wewenangnya untuk menghisap waktu serta tenaga dari karyawan suatu tubuh aturan untuk kepentingan langsung direksi bersangkutan.
Mari kita tinjau secara ilmiah dan dalam kacamata akademis. Dalam Arrest Lindenbaum vs. Cohen tahun 1919 di Belanda, Mahkamah Agung Belanda (Hoge Raad) menyatakan secara tegas, meski perbuatan mantan karyawan Lindenbaum tidak melanggar aturan tertulis (karena ketika itu belum terdapat aturan tertulis yang melarang seorang karyawan sebuah percetakan untuk menjual info rahasia terkait pelanggan dari mantan perusahaan tempatnya bekerja dari Lindenbaum kepada Cohen yang juga bergerak dibidang percetakan), namun ukuran moralitas sanggup menjadi parameter patut tidak patutnya tindakan seseorang untuk sanggup dikategorikan sebagai melaksanakan “Perbuatan Melawan Hukum”.
Arrest tersebut yang lalu diakui dan diberlakukan pula di Indonesia dalam memaknai ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata jo. Pasal 1366 KUHPerdata, bahwasannya setiap pembuat kerugian, baik secara disengaja maupun alasannya yakni lalai, wajib memperlihatkan ganti kerugian kepada pihak lain yang dirugikannya bila perbuatan tersebut melanggar hukum.
Secara nalar sehat dan nalar akal insan sehat bermartabat, memanfaatkan tenaga, waktu, serta pikiran karyawan yang digaji sebuah perseroan, lalu dipakai untuk kepentingan langsung direksi bersangkutan, yakni merupakan bentuk kerugian bagi perseroan yang menggaji sumber daya manusia/karyawan mereka.
Dari pengalaman penulis pribadi, abjad penguasa perseroan yang mempunyai dasariah “menghisap” dan “memeras” tenaga insan akan tetap terjadi sekalipun penguasa perseroan tersebut lalu akan bangun sebagai penguasa pada perseroan miliknya sendiri. Hal demikian telah menjadi abjad dasar yang mendarah daging, sehingga tidak mengherankan bila direksi demikian hanya akan menjadi parasit dan duri dalam daging atas praktik-praktik curang yang menghisap tenaga serta tidak sehat demikian.
Mengapa penulis sanggup menyampaikan demikian, alasannya yakni penulis yakni salah satu mantan pemberi jasa yang pernah mengecap sebagai “korban” dihisap dan diperas waktu, tenaga, serta pikiran selama ratusan jam kerja oleh administrator tersebut diatas dengan kompensasi hanya sebuah satu kotak nasi campur untuk jirih payah selama hampir dua ratus jam kerja yang tersita untuk riset regulasi serta preseden yurisprudensi serta pengerjaan struktur komposisi argumentasi dalam sebuah surat somasi ke pengadilan demi kepentingan langsung direksi tersebut. Janji tinggal sekedar janji yang dilanggar sendiri oleh administrator tersebut tanpa memperlihatkan rasa bersalah.
Ketika terjadi penyelundupan aturan oleh seorang direksi, maka biarlah aturan sanksi alam yang akan mengambil alih kiprah sanksi terhadap pelaku perbuatan tidak patut demikian. Eddy Santoso Tjahja yang sekarang menjabat sebagai pemilik sekaligus direktur  PT. Auditsi Utama, penipuan berkedok perusahaan outsourcing yang bergerak dibidang rekruitmen tenaga kerja, ketika artikel ini ditulis ternyata kembali melaksanakan eksploitasi tenaga insan serupa: menciptakan seorang pekerja bekerja secara rodi selama 200 jam kerja, hanya dengan kompensasi berupa 1 buah kotak nasi campur tanpa upah sebagaimana dijanjikan. Sekali diketahui berkarakter eksploitatif, kemana pun Eddy Santoso Tjahja bersama Liliana Tjia berada, korban-koban gres akan terus berjatuhan.
© SHIETRA & PARTNERS Copyright.


Sumber http://www.hukum-hukum.com/