Cheria Halal Holiday Dukung Pedoman Mui Terkait Wisata Syariah

Cheria Halal Holiday Dukung Fatwa MUI Terkait Wisata Syariah

Cheria Halal Holiday sebagai biro perjalanan yang mengkhususkan diri membuat aktivitas wisata halal mendukung penuh terbitnya Fatwa MUI bernomor 108/DSN-MUI ihwal pariwisata syariah, bentuk kontribusi yang diberikan ialah dengan terus melaksanakan sosialisasi kepada umat Islam akan pentingnya wisata halal dalam pembentukan karakter keluarga muslim.

Selanjutnya selaku operator Cheria Halal Wisata menunggu pedoman terkait keluarnya fatwa tersebut dan siap mendukung MUI semoga fatwa tour wisata halal tersebut diketahui masyarakat luas.

Wakil Sekretaris Badan Pelaksana Harian ( BPH) MUI masa jabatan 2015-2020 Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si. menyampaikan berterima kasih atas dukungannya ini dan MUI butuh sekali masukan dari teman2 praktisi utk perumusan pedoman teknisnya.

Beberapa waktu kemudian beberapa pengurus MUI dan tokoh nasional juga melaksanakan studi wisata halal ke Beijing dan Shanghai melihat eksklusif perkembangan Islam dan pelaksanaan wisata halal di luar negeri yang akan jadi patokan kemajuan wisata halal di Indonesia.

 Cheria Halal Holiday Dukung Fatwa MUI Terkait Wisata Syariah Cheria Halal Holiday Dukung Fatwa MUI Terkait Wisata Syariah
Wisata Halal Terus Berkembang Pesat Diberbagi Negara Dunia
Bahkan di Negara Komunis Menu Halal Bisa Ditemukan Dengan Mudah
[gambar: tokoh nasional menikmati wisata muslim di beijing; doc Cheria Wisata]

Berikut ialah suara Fatwa MUI :

FATWA
DEWAN SYARI’AH NASIONAL
NOMOR 108/DSN-MUI/X/2016
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), setelah
Menimbang :
  1. bahwa dikala ini sektor periwisata berbasis syariah mulai berkembang di dunia termasuk Indonesia, sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan pariwisata menurut prinsip syariah;
  2. bahwa ketentuan aturan mengenai pedoman penyelenggaraan pariwisata menurut prinsip syariah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI;
  3. bahwa atas dasar pertimbangan abjad a dan b, DSN-MUI memandang perlu memutuskan fatwa ihwal pedoman penyelenggaraan pariwisata menurut prinsip syariah.
Mengingat :
  1. Firman Tuhan SWT:
    1. QS. Al-Mulk (67): 15:
      هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُوْلاً فَامْشُوْا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ.
      “Dialah yang mengakibatkan bumi itu gampang bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kau (kembali setelah) dibangkitkan.”
    2. QS. Nuh (71): 19-20:
      وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطاً لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلاً فِجَاجاً .
      “Dan Tuhan mengakibatkan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kau melaksanakan perjalanan di bumi yang luas itu.”
    3. QS. Al-Rum (30): 9:
      أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.
      “Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akhir (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu ialah lebihkuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah tiba kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Tuhan sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.”
    4. QS. Al-Ankabut (29): 20:
      قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
      Katakanlah: “Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Tuhan membuat (manusia) dari permulaannya, kemudian Tuhan menjadikannya sekali lagi.Sesungguhnya Tuhan Maha Kuasa atas segala sesuatu.”
    5. QS. Al-Jumu’ah (62): 10:
      فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
      “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kau di muka bumi; dan carilah karunia Tuhan dan ingatlah Tuhan banyak-banyak supaya kau beruntung.”
  2. Hadis Nabi SAW:
    1. Hadis Nabi riwayat Ahmad:
      عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَافِرُوا تَصِحُّوا وَاغْزُوا تَسْتَغْنُوا.
      “Dari Abi Hurairah, bahu-membahu Nabi saw. bersabda: Bepergianlah kalian pasti kalian menjadi sehat dan berperanglah pasti kalian akan tercukupi.”
    2. Hadis riwayat al-Baihaqi:
      عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَافِرُوْا تَصِحُّوْا وَتَغْنَمُوْا
      “Dari Ibnu Abbas ra. Berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda: Bepergianlah, kalian akan sehat dan tercukupi.”
    3. Hadis riwayat Abdu al-Razzaq:
      عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُوْسٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: سَافِرُوْا تَصِحُّوْا وَتُرْزَقُوْا
      “Dari Ma’mar, dari Thawus dari ayahnya, berkata: bahwa Umar berkata: Bepergianlah, kalian akan sehat dan akan menerima rezeki.”
    4. Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim:
      عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا :أَنَّ رَسُوْلَ الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: لَا تَدْخُلُوْا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُعَذَّبِيْنَ إِلَّا أَنْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ فَلَا تَدْخُلُوْا عَلَيْهِمْ لَا يُصِيْبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ
      “Janganlah kalian masuk ke tempat satu kaum yang menerima azab kecuali kalian dalam keadaan menangis (di tempat tersebut). Jika tidak bisa menangis, maka janganlah kau masuk ke mereka, semoga kalian tidak tertimpa peristiwa alam yang menimpa mereka (kaum Tsamud).”
  3. Kaidah fikih:
    أ‌. الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلاَتِ اَلْإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى التَّحْرِيْمِ.
    “Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”
    ب‌. الْأَمْرُ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ
    “Apabila sempit suatu urusan, maka (urusan itu) menjadi luas.”
    ت‌. دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ
    “Mencegah kerugian lebih didahulukan daripada mengambil maslahat.”
    ث‌. مَا حَرُمَ فِعْلُهُ حَرُمَ طَلَبُهُ
    “Sesuatu yang haram dikerjakan maka haram juga diminta/ dicari.”
  4. Pendapat para ulama:
    1. Al-Qasimi dalam Mahasin al-Ta’wil, ketika menjelaskan kata سِيرُوا pada Q.S. Al-Naml (27): 69, berkata:
      هُمُ السَّائِرُوْنَ الذَاهِبُوْنَ فِي الدِّيَارِ لِأَجْلِ اْلوُقُوْفِ عَلَى اْلآثَارِ، تَوَصُّلاً لِلْعِظَةِ بِهَا وَاْلاِعْتِبَارِ وَلِغَيْرِهَا مِنَ اْلفَوَائِد.
      “Mereka (yang diperintahkan bepergian) ialah orang-orang yang bepergian ke banyak sekali tempat untuk melihat peninggalan bersejarah dalam rangka mengambil pelajaran dan manfaat lain.”
    2. Ibn ‘Abidin dalam Radd al-Muhtar:
      الأَصْلُ… وَفِي السَّفَرِ الإِبَاحَةُ إِلَّا بِعَارِضٍ نَحْوِ حَجٍّ أَوْ جِهَادٍ فَيَكُوْنَ طَاعَةً، أَوْ نحوِ قَطْعِ طَرِيْقٍ فَيَكُوْنَ مَعْصِيَّة
      “(Hukum asal) bepergian ialah mubah kecuali disebabkan kondisi lain ibarat haji atau jihad, maka menjadi ibadah (ketaatan), atau untuk tujuan merampok maka bepergian termasuk maksiat.”
Memperhatikan :
  1. Fatwa MUI No. 287 tahun 2001 ihwal Pornografi dan Pornoaksi;
  2. Fatwa MUI No. 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 ihwal Kriteria Maslahat;
  3. Fatwa MUI ihwal Panti Pijat tanggal 19 Juli 1982;
  4. Pendapat penerima Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Sabtu, tanggal  01 Oktober 2016 di Bogor;
MEMUTUSKAN
Menetapkan : FATWA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
Pertama : Ketentuan Umum
Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

  1. Wisata ialah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
  2. Wisata Syariah ialah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
  3. Pariwisata ialah banyak sekali macam kegiatan wisata dan didukung banyak sekali fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah;
  4. Pariwisata Syariah ialah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
  5. Destinasi Wisata Syariah ialah tempat geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan  prinsip syariah;
  6. Wisatawan ialah orang yang melaksanakan wisata;
  7. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS) ialah kegiatan perjuangan yang bersifat komersial yang mengatur, dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang, untuk melaksanakan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
  8. Pemandu Wisata ialah orang yang memandu dalam pariwisata syariah;
  9. Pengusaha Pariwisata ialah orang atau sekelompok orang yang melaksanakan kegiatan perjuangan pariwisata;
  10. Usaha Hotel Syariah ialah penyediaan kemudahan berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang sanggup dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh laba yang dijalankan sesuai prinsip syariah;
  11. Kriteria Usaha Hotel Syariah ialah rumusan kualifikasi dan/atau pembagian terstruktur mengenai yang meliputi aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan;
  12. Terapis ialah pihak yang melaksanakan spa, sauna, dan/atau massage;
  13. Akad ijarah adalah komitmen pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah;
  14. Akad wakalah bil ujrah adalah komitmen pemberian kuasa yang disertai dengan ujrah dari hotel syariah kepada BPWS untuk melaksanakan pemasaran.
  15. Akad ju’alah adalah janji atau komitmen (iltizam) perusahaan untuk memperlihatkan imbalan (reward/’iwadh/ju’l) tertentu kepada pekerja (‘amil) atas pencapaian hasil (prestasi/natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan (obyek akad ju’alah).
Kedua : Ketentuan Hukum

Penyelenggaraan pariwisata menurut prinsip syariah boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.
Ketiga : Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah

Penyelenggaraan wisata wajib:
  1. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, tabdzir/israf, dan kemunkaran;
  2. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.
Keempat : Ketentuan terkait Para Pihak dan Akad

  1. Pihak-pihak yang Berakad
    Pihak-pihak dalam penyelenggaraan Pariwisata Syariah adalah:
    1. Wisatawan;
    2. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS);
    3. Pengusaha Pariwisata;
    4. Hotel syariah;
    5. Pemandu Wisata;
    6. Terapis.
  2. Akad antar Pihak
    1. Akad antara Wisatawan dengan BPWS ialah komitmen ijarah;
    2. Akad antara BPWS dengan Pemandu Wisata ialah komitmen ijarah atau ju’alah;
    3. Akad antara Wisatawan dengan Pengusaha Pariwisata adalah  ijarah;
    4. Akad antara hotel syariah dengan wisatawan ialah komitmen ijarah;
    5. Akad antara hotel syariah dengan BPWS untuk pemasaran ialah akad wakalah bil ujrah;
    6. Akad antara Wisatawan dengan Terapis ialah komitmen ijarah;
    7. Akad untuk penyelenggaraan asuransi wisata, penyimpanan dan pengelolaan serta pengembangan dana pariwisata wajib memakai akad-akad yang sesuai fatwa dengan DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kelima : Ketentuan terkait Hotel Syariah

  1. Hotel syariah dihentikan menyediakan fasilitas jalan masuk pornografi dan tindakan asusila;
  2. Hotel syariah dihentikan menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila;
  3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah menerima akta halal dari MUI;
  4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;
  5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah;
  6. Hotel syariah wajib mempunyai pedoman dan/atau panduan mengenai mekanisme pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;
  7. Hotel syariah wajib memakai jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melaksanakan pelayanan.
Keenam : Ketentuan terkait Wisatawan
Wisatawan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

  1. Berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindarkan diri dari syirik, maksiat, munkar, dan kerusakan (fasad);
  2. Menjaga kewajiban ibadah selama berwisata;
  3. Menjaga budbahasa mulia;
  4. Menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
Ketujuh :
  1. Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:
    1. Mewujudkan kemaslahatan umum;
    2. Pencerahan, penyegaran dan penenangan;
    3. Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan;
    4. Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif;
    5. Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan  lingkungan;
    6. Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.
  2. Destinasi wisata wajib memiliki:
    1. Fasilitas ibadah yang layak pakai, gampang dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah;
    2. Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI.
  3. Destinasi wisata wajib terhindar dari:
    1. Kemusyrikan dan khurafat;
    2. Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi;
    3. Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah.
Kedelapan : Ketentuan Spa, Sauna dan Massage
Spa, sauna, dan massage yang dilakukan wajib memenuhi ketentuan berikut:

  1. Menggunakan materi yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI;
  2. Terhindar dari pornoaksi dan pornografi;
  3. Terjaganya kehormatan wisatawan;
  4. Terapis pria hanya boleh melaksanakan spa, sauna, dan massage kepada wisatawan laki-laki; dan terapis perempuan hanya boleh melaksanakan spa, sauna, dan massage kepada wisatawan wanita;
  5. Tersedia sarana yang memudahkan untuk melaksanakan ibadah.
Kesembilan : Ketentuan terkait Biro Perjalanan Wisata Syariah
Biro Perjalanan Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

  1. Menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
  2. Memiliki daftar kemudahan dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
  3. Memiliki daftar penyedia masakan dan minuman halal yang mempunyai Sertifikat Halal MUI.
  4. Menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melaksanakan pelayanan jasa wisata, baik bank, asuransi, forum pembiayaan, forum penjaminan, maupun dana pensiun;
  5. Mengelola dana dan investasinya wajib sesuai dengan prinsip syariah;
  6. Wajib mempunyai panduan wisata yang sanggup mencegah terjadinya tindakan syirik, khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi.
Kesepuluh : Ketentuan terkait Pemandu Wisata Syariah
Pemandu Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

  1. Memahami dan bisa melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas; terutama yang berkaitan dengan fikih pariwisata;
  2. Berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggungjawab;
  3. Memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat;
  4. Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah.
Kesebelas : Penutup

  1. Pelaksanaan fatwa ini diatur lebih lanjut dalam Pedoman Implementasi Fatwa;
  2. Apabila terjadi perselisihan di antara para pihak dalam penyelenggaraan pariwisata menurut prinsip syariah, maka penyelesaiannya dilakukan melalui forum penyelesaian sengketa menurut syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sesudah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah;
  3. Fatwa ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan, dan akan diubah serta disempurnakan sebagaimana mestinya jikalau di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.


Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 29 Dzulhijjah 1436 H


01 Oktober 2016 M

DEWAN SYARI’AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Ketua

DR. KH. Ma’ruf Amin
Sekretaris

Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M.Ag.


Sumber http://www.cheria-travel.com/