Meritokrasi Dalam Birokrasi Di Mata Hukum

LEGAL OPINION
Question: Bila birokrat dicopot dari jabatan strukturalnya, atau semisal tidak diangkat kembali, apakah pejabat bersangkutan sanggup mengajukan somasi kepada instansi?

Brief Answer: Di masyarakat kerap terjadi salah kaprah, baik organisasi sipil maupun organisasi negeri. Jabatan yaitu sesuatu jenjang non karir menyerupai hakim ad hoc, sebagai referensi bisa jadi ditunjuk dan diangkat dari kalangan akademisi. Begitupula seorang Direksi suatu perseroan terbatas, bukanlah karyawan, sehingga sanggup diberhentikan sewaktu-waktu tanpa konsekuensi aturan apapun oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
Dalam sistem hierarkhi dan jenjang karir instansi negeri, jabatan eselon tinggi merupakan jabatan rangkap organisatoris manajerial, dalam arti bukanlah jenjang karir yang sifatnya permanen dan niscaya terjadi dan niscaya bertahan dalam eselon tinggi tersebut.
Seorang pegawai negeri yang telah senior, biasanya akan dirangkap jabatan (bila terpilih) antara status kepegawaiannya dengan suatu jabatan fungsional maupun struktural secara ex officio. Setiap pegawai negeri sipil yaitu tetap pegawai negeri sipil. Namun seorang pegawai negeri sipil (PNS) tertentu bisa jadi merangkap jabatan sebagai Kepala Bidang ataupun Direktur suatu Direktorat Jenderal.
Diangkat, dialih-jabatan, demosi, ataupun dicopotnya jabatan, bukan berarti melepas status kepegawaian PNS bersangkutan. Dan merupakan kewenangan prerogatif pejabat yang lebih tinggi untuk mengangkat atau memberhentikan rangkap jabatan ini dalam suatu instansi.
PEMBAHASAN:
Dalam putusan register Nomor 60 K/TUN/2015 tanggal 30 Maret 2015, Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi perkara tata perjuangan negara yang merupakan sengketa antara:
      NURMAN JAFAR, S.E., serta HASSAN ABUD, SH. MAP., selaku Para Pemohon Kasasi, semula merupakan Para Pembanding, dan dahulu sebagai Para Penggugat; melawan
      MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI R.I., selaku Termohon Kasasi, dahulu sebagai Terbanding, semula yaitu Tergugat.
Yang menjadi Objek Sengketa sengketa TUN ini ialah Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) tahun 2013 wacana pemberhentian dengan hormat Para Penggugat (disertai ucapan terimakasih dalam surat), dengan klaim bahwa harkat martabarnya telah direndahkan diberhentikan tanpa alasan yang sah dari jabatannya disamping kehilangan tunjangan. Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 wacana Undang-Undang wacana Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:
“Orang atau tubuh aturan perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sanggup mengajukan somasi tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan semoga Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”
Tampaknya Para Penggugat salah memaknai penurunan pangkat/jabatan dengan pemberhentian dari status kepegawaian. Pemberhentian dari jabatan (penurunan pangkat) dengan pemberhentian dari status kepegawaian yaitu dua konsekuensi aturan yang saling berlainan. Pengangkatan dan pemberhentian jabatan struktural yaitu hal yang lumrah dan wajar, sehingga somasi Para Penggugat mempunyai motif lain dari “rasa malu”.
Adapun yang bantu-membantu terjadi ialah pemberhentian Para Penggugat sebagai Asisten Deputi (eselon II Kementerian) dengan alasan adanya perampingan organisasi, yang kemudian dialihkan sebagai pejabat fungsional “analis”, dan untuk itu telah diterbitkan Keputusan Sekretaris Kemenpan tahun itu pula. Namun Para Penggugat mendalilkan, jabatan fungsional yang dimaksud sebagai “analis” tidak dikenal dalam rumpun jabatan fungsional yang diatur dalam Keputusan Presiden No. 87 Tahun 1999 wacana Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
Yang menjadi keberatan Para Penggugat, tidak mempunyai kesalahan dan tidak pernah menerima teguran atau peringatan apapun dari Tergugat baik secara verbal maupun tertulis sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 wacana Peraturan Disiplin PNS, bahwa penjatuhan eksekusi disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan harus menempuh prosedur pemanggilan dan investigasi terlebih dahulu.
Para Penggugat merasa dipermalukan atas pencopotan jabatan tersebut. Meski demikian, Para Penggugat itu sendiri yang menyitir keberlakuan Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 wacana Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, yang dalam Pasal 10 disebut bahwa PNS diberhentikan dari jabatan struktural karena, salah satunya ialah adanya perampingan organisasi pemerintah atau hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Meski demikian Para Penggugat mendalilkan pula, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) No. 12 Tahun 2001 Ketentuan Pelaksanaan PP 100 Tahun 2000, mengenai perampingan organisasi pemerintah, menyatakan apabila ada perampingan organisasi dan menurut organisasi yang gres terdapat jabatan yang hapus, maka dimungkinkan pemberhentian dari jabatan yang hapus sesudah melalui proses penyaluran ke instansi lain sudah tidak dimungkinkan lagi. Ketentuan ini tidak dilaksanakan oleh Tergugat sehingga dinilai melanggar ketentuan.
Memang terdapat keganjilan, perubahan struktur organisasi yang menjadikan perampingan organisasi menjadikan terjadinya kelebihan pejabat eselon II yaitu dari yang semula berjumlah 33 pejabat eselon II menjadi 27 pejabat eselon II, sehingga kelebihan 6 pejabat eselon II yang kemudian diberhentikan dengan hormat termasuk diantaranya yaitu Para Penggugat. Namun anehnya yang menjadi duduk perkara pada tanggal 2 September 2013 telah dilakukan peresmian pejabat eselon II sejumlah 23 orang, sehingga pada waktu itu, bahkan hingga somasi ini diajukan masih tersisa 4 jabatan eselon II yang masih kosong (lowong).
Untuk itu perlu kita lihat motif utama somasi yang diajukan Para Penggugat sebagaimana sanggup kita lihat dalam kutipan berikut:
“Dengan demikian alasan pemberhentian jabatan Para Penggugat alasannya yaitu perampingan organisasi menjadi kurang tepat, sehingga menyebabkan pertanyaan atas dasar apa sesungguhnya Para Penggugat tidak terpilih kembali sebagai pejabat eselon II, … bahwa apabila dianggap melaksanakan pelanggaran disiplin maka sebagaimana diungkapkan diatas Para Penggugat tidak pernah diproses sesuai prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 wacana Peraturan Disiplin PNS oleh alasannya yaitu itu para Penggugat memandang ada unsur subyektif (like and dislike) dan pemaksaan serta ketidakjelasan untuk memberhentikan Para Penggugat dari Jabatan Struktural eselon II dengan melanggar aturan peraturan sebagaimana terurai diatas.”
Namun menjadi pertanyaan lanjutan, apakah artinya Para Penggugat harus diberhentikan secara tidak hormat sehingga akan menciptakan Para Penggugat lebih “merasa malu” lagi? Penggantian jabatan struktural yaitu dalam rangka optimalisasi pelayanan terhadap publik dengan pejabat yang lebih kompeten. Itulah filosofi utama yang lalai ditimbang oleh Para Penggugat. Para Penggugat menyatakan diri mereka tidak pernah diberi hukuman oleh instansi, namun disaat bersamaan Para Penggugat gagal menguraikan prestasi apa saja selama menjabat sebagai pejabat struktural yang memberinya alasan untuk layak diperjuangkan tetap dipertahankan. Sementara itu kita ketahui bersama dan sadari, rekan-rekan PNS dari Para Penggugat pun memerlukan promosi yang setara.
Alhasil, pokok utama somasi ini bantu-membantu hanya seputar hilangnya santunan jabatan semata. Belanja anggaran untuk pegawai oleh pemerintah dipertanggungjawabkan kepada publik, bukan kepada para PNS, alasannya yaitu uang negara bersumber pada pajak warga negara.
Terhadap somasi tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 194/G/2013/PTUN-JKT Tanggal 10 April 2014 yang amarnya sebagai berikut:
“DALAM PROVISI:
“Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata perjuangan negara objek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat;
“DALAM POKOK SENGKETA:
“Menolak somasi Para Penggugat untuk Seluruhnya;”
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 183/B/2014/PT.TUN.JKT, Tanggal 28 Agustus 2014. Adapun pertimbangan aturan Majelis Hakim PTUN yang menjadi latar dari jatuhnya amar putusan tersebut, antara lain:
“….didasarkan pada anutan bahwa perampingan organisasi pada kementerian PAN-RB yaitu kebijakan nasional yang juga berlaku bagi kementerian negara lainnya, yang tidak terkait dengan penerapan peraturan wacana disiplin Pegawai Negeri Sipil.”
Para Penggugat kemudian mengajukan kasasi, dimana terhadap itu Mahkamah Agung RI menciptakan pertimbangan aturan sebagai berikut:
“Bahwa alasan tersebut tidak sanggup dibenarkan, oleh alasannya yaitu Putusan Judex Facti sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan aturan dengan pertimbangan sebagai berikut:
“Bahwa penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik alasannya yaitu sebagai tanggapan adanya perampingan organisasi. Tentu saja Pejabat yang diberhentikan menerima prioritas apabila ada kemampuan pada jabatan yang sesuai.”
“Menimbang, bahwa menurut pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan aturan dan/atau undang undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi: 1. Nurman Jafar, SE., 2. Hassan Abud, SH., MAP. tersebut harus ditolak;
MENGADILI:
Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. NURMAN JAFAR, SE., 2. HASSAN ABUD, SH., MAP. tersebut;”
Setiap PNS berhak untuk dipromosikan sebagai pejabat struktural. Untuk itu memang sudah seyogianya diberlakukan prinsip meritokrasi selayaknya organisasi swasta yang sanggup mencopot sewaktu-waktu Direksi atau Dewan Komisarisnya yang dinilai tidak memadai, dan memperlihatkan promosi serta kesempatan seluas-luasnya kepada segenap karyawan sebagai bentuk motivasi dan penghargaan, bukan monopoli satu atau dua karyawan.
Sebenarnya alasan “perampingan” bisa jadi hanyalah alasan politis belaka, yang mungkin dijadikan alasan semoga tidak menciptakan “malu” yang sebenarnya. Bisa jadi alasan dibaliknya ialah guna menjadikan PNS lain yang lebih bisa berprestasi sebagai pejabat—hanya saja jikalau pernyataan tersebut yang dituliskan dalam surat pemberhentian, tentunya sanggup berujung pada somasi demi gugatan.
Untuk itu kiranya penulis kutipkan pernyataan mantan Menteri ESDM, Sudirman Said, dikala dirinya tidak kembali menjabat ketika Presiden RI melaksanakan resuffle kabinet, yakni: “Ketika sudah berada di puncak, harus siap untuk meluncur kembali ke bawah.” Semua warga negara ingat jasa besar dia serta keberanian dia dalam membongkar modus kotor “papa minta saham” seorang Ketua dewan perwakilan rakyat RI terhadap pelaku perjuangan pertambangan emas dengan mencatut nama-nama petinggi negara selama dalam sesi “PDKT” yang ternyata direkam oleh sang pengusaha dan berbuntut pengunduran diri sang “papa”. Memang disayangkan Pak Sudirman Said dicopot, namun itulah kewenangan prerogatif Presiden.

© SHIETRA & PARTNERS Copyright.


Sumber http://www.hukum-hukum.com/