Pencemaran Nama Baik, Ditinjau Dari Sudut Pandang Psikologi Hukum

ARTIKEL HUKUM
Apa yang bekerjsama disebut dengan pencemaran nama baik?
Bila kita merujuk secara yuridis, baik KUHPerdata, KUHP, maupun undang-undang ITE mempunyai definisinya sendiri. Namun artikel ini tidak akan membahas substansi dari ketiga undang-undang tersebut. Pada kesempatan kali ini penulis akan membahas “pencemaran nama baik” dalam sudut yang lebih abstrak, yakni falsafah hukum.
Sehingga apa yang dimaksud dengan “pencemaran nama baik” dalam konteks falsafah hukum?
Secara hakiki, terdapat paling tidak tiga derivatif dari “tercemarnya nama baik”, antara lain:
        Dengan itikad jelek pihak lain dengan sengaja mencemarkan nama seseorang;
        Dengan itikad ganjil seseorang mencemarkan nama dirinya sendiri;
        Dengan itikad rancu seseorang memang telah mempunyai nama yang jelek semenjak dari dahulunya alias namanya telah rusak semenjak semula.
Apakah sanggup dikatakan telah terjadi “pencemaran nama baik” bila sedari awal nama orang yang merasa dicemari tersebut memang “sudah buruk”?
Apakah sanggup dikatakan telah terjadi “pencemaran nama baik” bila tujuan si pembicara ialah untuk memperingatkan masyarakat semoga waspada terhadap ia yang merasa namanya dicemarkan? ß Lihat kasus Rumah Sakit OMNI vs. Prita Mulyasari, dimana Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa perbuatan Prita Mulyasari bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, sebab disampaikan dalam rangka maksud batin untuk memperingatkan masyarakat semoga berhati-hati dalam bekerjasama dengan rumah sakit tersebut.
Apakah terjadi “pencemaran nama baik” oleh pihak lain ataukah mungkin saja yang terjadi yakni “pencemaran nama baik” oleh dirinya sendiri?
Pertanyaan-pertanyaan di atas akan kita kupas satu per satu, dengan jabaran sebagai berikut.
Mungkin pertanyaan-pertanyaan tersebut sanggup dijawab dengan mengajukan pertanyaan lanjutan, seorang artis Korea pernah didapati mabuk dalam keadaan tanpa busana di muka umum, lalu pers meliputnya. Lahir pertanyaan baru, apakah pers tersebut telah mencemarkan nama sang artis sebab lalu semua sponsor membatalkan kontrak dengan artis Korea tersebut?
Lahir kembali pertanyaan baru, bukankah meminum alkohol sanggup menurunkan kesadaran, sehingga sedari awal seyogianya menyadari resiko dibalik minuman keras tersebut sehingga conditio sine quanon sang artis yang mencemarkan nama baiknya sendiri? Bukankah “kesengajaan sebagai kemungkinan” terjadi oleh ulah dirinya sendiri? Bukankah sebab agresi “bugil” jawaban mabuk menciptakan seketika nama sang artis menjadi jelek sehingga pers hanya meliput dan menyiarkan nama jelek sang artis sebab memang pada ketika diliput keadaan sang artis tidak lagi sanggup dikatakan mempunyai nama baik?
Mari kita telaah lebih dalam lagi. Seorang terdakwa korupsi diliput pers dengan bahasa pemberitaan seakan tersangka tersebut benar-benar telah korupsi, sebuah pembunuhan karakter? Bagaimana kalau tersangka tersebut lalu benar-benar divonis berkekuatan aturan tetap sebagai terpidana tipikor lalu sanggup dikatakan masih mempunyai nama baik?
Apakah langkah progresif Mahkamah Agung yang mempublikasi seluruh putusan pengadilan baik pengadilan negeri hingga kasasi yang menciptakan terbuka segala informasi setiap pelaku yang pernah digugat ataupun dipidana sanggup juga disebut mengumumkan di muka umum (internet yang sanggup diakses secara terbuka oleh warga negara sebagai episode dari informasi publik) sebagai pencemaran nama baik? Ataukah hal tersebut dikategorikan sebagai peringatan bagi warga negara untuk waspada terhadap tergugat dan terpidana tersebut?
Pembahasan menjadi kian menarik dan memanas. Mari kita lanjutkan retorita dan dialektika yang klasik yang tidak pernah habisnya ini.
Mari kita ambil teladan kasus baru. Ketika seseorang pemberi jasa tidak dibayar secara patut dan layak atas jasa yang telah diberikannya secara profesional kepada pengguna jasa, maka sang pemberi jasa yang “sakit hati” apakah dihentikan untuk menjerit sebab sakit digigit “anjing” (pengguna jasa) yang tidak membayar jasa yang digunakannya secara patut dan layak?
Jika orang yang terculasi lalu menjerit dan dibungkam dengan bahaya pasal pemidanaan pencemaran nama baik, bukankah pasal pemidanaan mengenai pencemaran nama baik justru menjadi “law as a tool of crime” itu sendiri? Pepatah mengatakan, jangan salahkan asap yang mengepul, salahkan api yang membakarinya.
Pers mempunyai imunitas dalam pemberitaan dan yang dicemari namanya hanya sanggup komplain dengan hak jawab. Pertanyaannya, apakah mustahil pers memakai formalitas dan imunitas tersebut untuk agresi memeras dan dipakai untuk kompetitor yang menyewa pers untuk meliput isu rumor jelek kompetitornya untuk merusak image atau gambaran dari kompetitornya?
Ilustrasi berikut menjadi teladan konkret. PT. Jobs DB Indonesia pada tahun 2012—2013 diberitakan telah bersikap tidak transparan terhadap pemegang saham minoritas, PT. Metro Pacific, sehingga PT. Metro Pacific lalu mengajukan audit pemeriksaan ke hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Indikasi praktik modus pencemaran nama baik oleh PT. Metro Pacific terhadap PT. Jobs DB Indonesia terkesan amat vulgar, dengan bukti argumentasi:
1.    Demikian banyak pers yang meliput, sehingga disinyalir berpengaruh disponsori oleh PT. Metro Pacific;
2.    Penetapan Audit Investigasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dipakai untuk mencari tahu kebenaran tuduhan PT. Metro Pacific, dimana sifatnya gres tuduhan semata, sehingga peliputan pers menjadi demikian mubazir disamping prematur, sementara dalam benak masyarakat umum / publik telah terlanjur tercipta kesan jelek mengenai PT. Jobs DB Indonesia di mata publik yang membaca pemberitaan tersebut, seakan benar PT. Jobs DB Indonesia yakni pelaku kejahatan yang akan digerebek dan disidik, disita, digeledah oleh pengadilan;
3.    Adakah terdapat hasil audit pemeriksaan yang menyatakan PT. Jobs DB Indonesia bersalah telah menggelapkan, merugikan, atau melaksanakan perbuatan melawan aturan semacamnya?
4.    Jika memang ada pelanggaran yang terbukti dari hasil audit pemeriksaan tersebut, mengapa tiada isu lebih lanjut?
5.    Jika memang tidak ada pelanggaran, mengapa PT. Metro Pacific tidak meminta maaf dan memulihkan nama baik PT. Jobs DB Indonesia? Jika PT. Jobs DB Indonesia lalu menderita kerugian perjuangan jawaban pencemaran nama baik oleh PT. Metro Pacific, apakah PT. Metro Pacific bersikap gentle untuk mengganti kerugian perjuangan PT. Jobs DB Indonesia? 
Bukankah praktik tersebut diatas sanggup dipakai sebagai modus untuk merusak gambaran pihak lain? Bukankah audit pemeriksaan sanggup dipakai sebagai sarana jahat Pemohon Audit Investigasi untuk mencuri belakang layar perjuangan dari pihak Termohon, mengingat PT. Metro Pacific hanyalah pemegang saham minoritas yang bergerak dalam bidang perjuangan yang sama dengan PT. Jobs DB Indonesia?
Pada prinsipnya seseoang sanggup mencemari nama baiknya sendiri dengan praktik-praktik tidak “fair” dan tidak “gentle” semisal membayar tenaga karyawan secara tidak patut, memanfaatkan aset dan sumber daya perseroan demi kepentingan langsung sang direksi. Dapat dikatakan pula, PT. Metro Pacific telah mencemari nama baiknya sendiri sebab “gembar-gembor” menuduh, dengan pers yang terlanjur meliput secara gegap-gempita, namun anti-klimaks tiada penjelasan kepada publik akan hasil dari audit pemeriksaan tersebut. Alhasil, PT. Jobs DB Indonesia terlanjur tercoreng namanya di mata masyarakat jawaban ulah pemegang saham minoritas yang “usil” dan “kelewat hiperaktif”.
© SHIETRA & PARTNERS Copyright.


Sumber http://www.hukum-hukum.com/