Pidana Jaminan Bank Garansi Palsu

LEGAL OPINION
Question: Apa hukumannya bila ada kawan bisnis yang ternyata memakai jaminan menyerupai bank garansi yang ternyata bodong?

Brief Answer: Bank garansi (bank guarantee) yang tidak sanggup diajukan klaim pencairan sebab ternyata palsu, pihak yang telah memakai surat dokumen palsu tersebut sebagai jaminan (performance bond) untuk mengecoh pihak lain sehingga sanggup menyebabkan kerugian pada korban, diancam pidana sebab memakai surat yang dipalsukan / menggandakan surat.
Hal kedua yang perlu disadari, Undang-Undang wacana Tindak Pidana Anti Pencucian Uang tidak hanya sanggup diberlakukan terhadap masalah money laundring kasus Korupsi, namun juga sanggup diberlakukan terhadap tindak pidana umum yang mempunyai motif manyamarkan asal-usul uang hasil kejahatan, sehingga sanggup menjerat pula pelaku perjuangan yang melaksanakan agresi penipuan atau kejahatan sejenis, dimana dalam catatan pembukuan kekayaan perjuangan tidak tercatat dana hasil penipuan yang merugikan pihak swasta lainnya (korban).
Dengan kata lain, UU Anti Pencucian Uang sanggup pula diberlakukan dalam masalah pidana pihak swasta yang melaksanakan penipuan terhadap pihak swasta lainnya—tidak melulu harus berupa adanya kerugian keuangan negara.
PEMBAHASAN:
SHIETRA & PARTNERS akan mengutip kasus serupa sebagaimana diilustrasikan dalam putusan Mahkamah Agung RI tingkat kasasi kasus pidana pemalsuan, register Nomor 454 K/Pid/2013 tanggal 24 November 2014 yang diputuskan oleh Hakim Agung Artidjo Alkostar, Sri Murwahyuni, dan Salman Luthan, dimana Pengadilan Negeri sampai Pengadilan Tinggi membebaskan pelaku dari dakwaan Jaksa Penuntut perihal bank garansi palsu yang telah merugikan para korban yang menjadi rekan-rekan bisnis pihak Terdakwa.
Selanjutnya terhadap vonis bebas yang diterima Terdakwa, Jaksa mengajukan upaya aturan kasasi, dimana terhadapnya Mahkamah Agung menciptakan pertimbangan aturan yang sesungguhnya memasuki ranah pembuktian alat bukti, dikarenakan telah dilalaikan oleh judex factie, dengan uraian sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung beropini :
“Bahwa alasan-alasan tersebut sanggup dibenarkan, oleh sebab judex facti salah menerapkan aturan sebab tidak mempertimbangkan dengan sempurna dan benar keterangan saksi dan bukti surat.
“Bahwa dari keterangan saksi ahli, saksi … , … , … , … , … , surat-surat yang terlampir dalam berkas terbukti fakta aturan sebagai berikut :
1. Bahwa para Terdakwa pernah menyerahkan Bank Garansi Nomor : MBG 7712123081007 tanggal 23 Maret 2007 pada PLN tanggal April 2007, kemudian menyerahkan lagi Bank Garansi Nomor : MBG 7712204131108 tanggal 14 Maret 2008 yang diserahkan pada tanggal 18 Maret 2008.
2. Bahwa sesudah pihak PLN melaksanakan pengecekan ke Bank Mandiri ternyata bahwa Bank Mandiri tidak pernah menerbitkan Bank Garansi kemudian Terdakwa I, Terdakwa II mengganti Bank Garansi tersebut dengan Bank Garansi dari Bank HSBC Nomor : BJC 00189 JBG9 tertanggal 18 Mei 2009 dan sesudah dicek di Bank HSBC ternyata Bank Garansi tersebut tidak tercatat pada Bank HSBC kemudian para Terdakwa mengganti dengan Bank Garansi dari Bank Sulut.
3. Bahwa untuk pembangunan PLTU di Celukan Bali para Terdakwa melalui PT. GEB juga melaksanakan peminjaman kepada Morgan Stanley Bank Internasional sebesar USD 50 juta dan untuk hal tersebut PT. GEB menyerahkan Bank Garansi Mandiri Nomor : MBG782213093107 pada tanggal 30 Agustus 2007.
4. Bahwa Terdakwa juga menyerahkan Bank Garansi Mandiri Nomor : MBG 79121298508 tanggal 27 Agustus 2008 senilai USD 55 juta sebagai jaminan yang dipakai oleh PT. GEB untuk mencari dana pada Morgan Stanley, ternyata PT. GEB (milik para Terdakwa) tidak sanggup mengembalikan pemberian dan Morgan Stanley melaksanakan pengecekan pada Bank Mandiri ternyata Bank Garansi tersebut tidak tercatat pada PT. Bank Mandiri sehingga saksi Rizki Marjuki sebagai kuasa dari Morgan Stanley melaporkan para Terdakwa dengan laporan telah melaksanakan penipuan terhadap Morgan Stanley Bank Internasional.
5. Bahwa menurut keterangan hebat dan keterangan saksi-saksi dari Bank : … , … , terbukti bahwa :
a. Para Terdakwa dan Shadzad tidak pernah mengajukan permohonan Bank Garansi pada PT. Bank Mandiri Tbk.
b. PT. GEB mempunyai rekening giro di Bank Mandiri Cabang Jakarta Thamrin tetapi rekeningnya tidak aktif.
c. Permohonan Bank Garansi tidak sanggup dilakukan oleh pihak ketiga atau konsultan sebab pemohon harus mengajukan eksklusif dan tiba sendiri.
d. Tidak ada data dari Bank Mandiri adanya permohonan dari PT. GEB.
6. Bahwa untuk mendapat Bank Garansi dari Bank Mandiri, Terdakwa mengeluarkan biaya Rp2.500.000.000,00 yang dibayarkan pada Konsultan Omega.
7. Bahwa para Terdakwa ialah pengusaha yang sudah biasa berbisnis dengan rekan-rekannya dari banyak sekali Negara maupun dengan pihak-pihak yang ada di dalam negeri untuk mengerjakan proyek yang besar, sehingga tidak logis apabila para Terdakwa menyampaikan bahwa ia tidak mengetahui jikalau Bank Garansi yang diberikan pada Morgan Stanley.
8. Bahwa judex facti salah mempertimbangkan wacana kerugian Morgan Stanley sebesar USD 54.853.700,00 telah dilunasi oleh para Terdakwa menurut bukti surat dari pihak Morgan Stanley International Limited yang ditujukan kepada Majelis Hakim tanggal 22 Mei 2012 berupa sertifikat yang dibentuk Notaris publik kota London James Kerz Miiligan sebab bukti tersebut tidak diverifikasi dengan keterangan-keterangan saksi-saksi dari Stanley Morgan yang dihadirkan dan adanya sejumlah Bank Garansi palsu terkait Terdakwa sehingga diragukan kebenarannya.
9. Bahwa judex facti salah mempertimbangkan bahwa para Terdakwa tidak mengetahui dan menghendaki penggunaan Bank Garansi palsu atas nama Bank Mandiri sebab para Terdakwa yang menginisiasi permohonan pengajuan peminjaman uang kepada Stanley Morgan dengan jaminan Bank Garansi palsu tersebut, para Terdakwa pula yang mencairkan Bank Garansi tersebut, Terdakwa pula yang memperoleh laba dari Bank Garansi tersebut, dan Terdakwa II yang menyuruh … dan … menandatangani dokumen yang tidak benar.
10. Bahwa menurut fakta-fakta persidangan dan pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 263 Ayat (2) kitab undang-undang hukum pidana sehingga Terdakwa terbukti memakai surat palsu dan telah menyebabkan kerugian bagi Morgan Stanley Bank sebesar USD54.853.700,00.
11. Bahwa Terdakwa juga terbukti melaksanakan tindak pidana pembersihan uang menurut fakta adanya rekayasa pembuatan laporan keuangan PT. GEB yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya yang dilakukan dengan cara menyuruh … dan … membuat laporan PT. GEB yang tidak sesuai dengan kebenaran. Dengan laporan penggunaan uang yang tidak benar tersebut, Terdakwa telah menyamarkan keberadaan uang pemberian dari Stanley Morgan sebesar USD 54.853.700,00 yang diperoleh dari (penggunaan jaminan) Bank Garansi palsu.
“Menimbang, bahwa menurut pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung beropini Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melaksanakan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Pertama Pasal 263 Ayat (2) jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kedua Pasal 3 Ayat (1) a Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 wacana Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 15 Tahun 2002 wacana Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh sebab itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;
“Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;
Hal-hal yang memberatkan :
– Perbuatan Terdakwa merugikan Morgan Stanley selaku pemilik dana investasi.
– Perbuatan Terdakwa sanggup menghilangkan kepercayaan para investor aneh untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
– Terdakwa berbelit-belit dalam menunjukkan keterangan.
Hal-hal yang meringankan :
– Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan.
– Terdakwa di persidangan mengakui sudah membayar hutangnya kepada Morgan Stanley.
– Terdakwa belum pernah dihukum.
– Terhadap kasus ini juga dilakukan somasi perdata.
“Menimbang, bahwa menurut pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung beropini bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) abjad a, b atau c Undang Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum menurut Pasal 254 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) harus dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1616/Pid.B/2011/PN. Jkt.Pst tanggal 16 Agustus 2012, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri kasus ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;
M E N G A D I L I
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT tersebut;
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1616/Pid.B/ 2011/PN.Jkt.Pst tanggal 16 Agustus 2012;
M EN G A D I L I S E N D I R I
1. Menyatakan para Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA dan Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO binti TJANDRA SUTANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melaksanakan tindak pidana “SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN SENGAJA MENGGUNAKAN SURAT PALSU DAN PENCUCIAN UANG”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh sebab itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan biar Terdakwa ditahan.”i

© SHIETRA & PARTNERS Copyright.


Sumber http://www.hukum-hukum.com/